dalam perkara perdata. Pasal yang dimohonkan untuk diuji hanya Pasal 268 ayat (3) UU. 8/1981. Sehingga hanya. Peninjauan. Kembali dalam perkara pidana.
1 2 Membaca Pengadilan Hubungan Industrial DI Indonesia Penelitian Putusan Mahkamah Agung Pada Lingkup Pengadilan Hubung 1 Pengadilan Agama Lamongan i2 KATA Pengantar بسم االله الر حمن الر حیم Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, T Rafli Fadilah Achmad, University of Indonesia, Constitutional Law Department, Faculty Member. Studies Constitutional Law, Criminal Law a Social Sciences. Aku tidak ada di Kiri ataupun di Kanan, aku ada di Tengah usaha berkeadilan | Salus… 1 2 Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas A. Pengantar Gagasan mengenai 1 2 KATA Pengantar Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, seh 1 Nomor : W23.U7/ /OT.01.2/2/2015 Lampiran : 1 Berkas Pengadilan Negeri Pasarwajo J a l a n B a l a i K o t a N o mo r
kali, namun dalam praktiknya peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan Dibentuknya lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada asas telah dibatalkan oleh putusan perkara perdata MA. RI No. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata, perdata agama dan tata hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan. Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan rupiah); d. Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000.00. c. bahwa hukum acara perdata yang pada saat ini berlaku, diatur dalam pengadilan yang meliputi banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dalam hal serta 4Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia pemulihan eksekusi pada putusan peninjauan kembali II perkara nomor 39.
Show Abstract | Download citation: RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite) | Bibtex | PDF (522 kb) | view from original source. 32. PROBLEMATIKA UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA DALAM TATA HUKUM ACARA dalam perkara perdata. Pasal yang dimohonkan untuk diuji hanya Pasal 268 ayat (3) UU. 8/1981. Sehingga hanya. Peninjauan. Kembali dalam perkara pidana. masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara lainnya ? II. Berdasarkan pasal 178 HIR yang sama bunyinya dengan pasal 189 R Bg : Hakim ( perdata ). Ulasan lengkap : Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan ”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah PERKARA PERDATA PENIN JAUAN KEMBALI. Dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, FORMIL. PERKARA PERDATA PENINJAUAN. KEMBALI. PENDAFTARAN Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan. Peradilan Umum. 10. Bahwa biaya proses perkara perdata di perlukan untuk penyelenggaraan peninjauan kembali serta biaya eksekusi pada Pengadilan Negeri. Lubuklinggau
Dalam Bidang Pengawasan III. 1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas hakim, Panitera/Sekretaris dan jajarannya. 2. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perdata. Legal Remedies - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. legal remedies haper 1 Faktor-Faktor YANG Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata DI Pengadilan Negeri TESI 1 BAB III Pengajuan Peninjauan Kembali OLEH Jaksa Dalam Perkara Pidana 3.1. Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Pera 1 Pelayanan Perkara Pidana Pelayanan Perkara Pidana Meja Pertama Menerima perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaanny 1 BAB IV Analisis Prospek Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana OLEH Jaksa 4.1. Penyimpangan Dalam Penerimaan Peng
1 perkara tersebut 10 Wakil Panitera menrmjuk Paoitsra Pengganti 20 rnenit I1 t2 l3 yang akan menyidangkan perkara terse
